JUDUL:
AKSES INFORMASI POLITIK  DARI PERSPEKTIF BIROKRAT
 (Studi  Kasus Pada Pegawai Negri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SEBUTKAN JELASKAN RUMUSAN MASALAH:
Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 bagi anggota DPR, DPD, maupun DPRD dilaksanakan pada bulan April 2009, diikuti oleh 38 partai politik peserta pemilihan umum. Sejak pemilihan pertama dilaksanakan pada tahun 1955 masyarakat Indonesia hampir tidak pernah mengetahui dengan pasti calon legislatif yang mewakilinya dalam lembaga legislatif. Kebanyakan dari para pemilih tersebut tidak mengetahui pengalaman politik para wakilnya, identifikasi politik mereka terletak pada partai politik yang diketahui dari tanda gambarnya. Para pemilih datang ke lokasi-lokasi pemilihan umum untuk ‘mencoblos’ 3 (tiga) tanda gambar peserta pemilihan umum. Gambar partai apa yang memperoleh suara terbanyak di DPR misalnya adalah representasi partai pemenang dan memperoleh legitimasi. 
Metode pemilihan umum dengan hanya mencoblos (dewasa ini berubah menjadi ‘mencontreng’) tanda gambar sebenarnya lebih mempermudah sosialisasi peserta pemilihan umum, demikian juga bagi para pemilih tidak kesulitan dalam mencoblos, dan tentunya waktu yang digunakan dalam bilik suara akan lebih cepat. Fungsi pemilihan umum seperti demikian nampaknya tidak memberi pembelajaran politik kepada masyarakat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Perangkat yang dipakai salah satunya adalah materi kampanye dari peserta Pemilu. Peran itu terutama dilakukan oleh partai politik maupun individu peserta Pemilu. Instrumen yang dipakai adalah materi (informasi) dari peserta Pemilu, ideologi, program dan kebijakan yang ditawarkan peserta Pemilu dapat menjadi bahan evaluasi rakyat untuk menentukan pilihannya secara tepat (Pamungkas, 2009:6). Dengan demikian idealnya informasi yang disampaikan dalam kampanye terkait dengan kompetensi, kredibilitas, dan kedekatan calon anggota legislatif. Juga visi, misi dan program-program yang akan dilaksanakan oleh partai secara jelas. Namun dalam kenyataannya, informasi tersebut tidak mudah didapat. 
	
Tata cara pemilihan umum merupakan salah satu cerminan kehidupan berdemokrasi masyarakat, sedangkan cerminan lainnya terwujud dalam hak memperoleh informasi politik seluas-luasnya. Informasi yang berciri transparan, tanpa penyimpangan, dan tentunya sangat mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi kampanye pemilihan umum hingga saat ini masih didominasi oleh pemahaman tentang bagaimana mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk memilih calon legislatif maupun partai dalam pemilihan umum. Sosiolog politik Sunyoto Usman mengakui bahwa aksi partai politik dan calon anggota legislatif ketika menggelar kampanye nyaris tidak berbeda dari pemilihan umum sebelumnya, obral janji dan pengerahan massa terjadi setiap kali kampanye digelar (Kompas, 23 Maret 2009:1). Dengan demikian bukan tidak mungkin masyarakat kekurangan kesempatan memperoleh informasi politik yang mendorong pikiran kritis mereka, sehingga memperoleh pembelajaran politik yang lebih rasional, menyentuh langsung aspirasi mereka.
	
Salah satu hal yang penting dalam pemilihan umum adalah keterlibatan secara politik para abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berada di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika Orde Baru berkuasa, mobilisasi partisipasi pegawai negeri sipil secara menyeluruh di Indonesia diorientasikan kepada organisasi peserta pemilihan umum dari Golongan Karya (Golkar). Demikian juga di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur DIY yang juga Sultan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat waktu itu adalah salah satu tokoh Golkar, sehingga dengan mudah para abdi negara di lingkungan ini memiliki kecenderungan memilih Golkar. Ketika PNS menjadi alat kekuatan politik dari partai politik tertentu, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya PNS cenderung akan bersifat parsial, berpotensi  menjadi tidak netral.
Di era reformasi sejak 1999, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kehidupan politik ditinjau kembali agar PNS tidak terlibat dalam partai politik manapun. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 melarang keberpihakan PNS terhadap partai politik tertentu. PNS diberi kebebasan untuk memilih partai maupun calon anggota legislatif sesuai aspirasi masing-masing saat pemilihan umum. Mereka dilarang terlibat aktif dalam kegiatan kepartaian seperti kampanye, menjadi calon anggota legislatif, dan menjadi anggota salah satu partai.
Kasus anggota Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk diangkat sebagai persoalan penelitian. Menarik untuk diketahui bagaimana para PNS tersebut mengambil keputusan memilih partai politik serta calon wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, demikian pula menarik untuk dipahami bagaimana mereka mencari sumber informasi yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan politiknya. Persoalan ini menjadi penting karena bagaimanapun PNS dalam masyarakat tertentu masih dipandang sebagai pemuka masyarakat (opinion leader).

Informasi politik dari calon legislatif maupun partai politik merupakan variabel sangat penting bagi calon pemilih untuk menentukan pilihan politiknya secara akurat sesuai dengan referensi dan aspirasi politiknya. Namun demikian nampaknya keinginan masyarakat (dalam hal ini PNS) untuk memperoleh informasi akurat dari partai maupun calon anggota legislatif semakin sulit menghadapi Pemilihan Umum  2009.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapatlah diambil suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana Pegawai Negeri Sipil memperoleh informasi politik yang diperlukan sebagai bahan referensi menentukan pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum  Legislatif  2009?



Tujuan dan Manfaat
Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui cara Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh informasi politik yang diperlukan. Melalui cara tersebut dapat dicapai deskripsi penggunaan media dan non media dalam mengakses informasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 yang diterapkan oleh pemilih dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di samping itu juga untuk mengetahui dan pemahami kebutuhan informasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bahan referensi menentukan pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum  Legislatif 2009.
	
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat, yakni dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten (pemerintah, maupun partai politik serta calon anggota legislatif) untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan informasi politik (pemilihan umum). Selanjutnya dapat menjadi bahan untuk memformulasikan terkait dengan akses informasi politik dalam pemilihan umum berikutnya. Karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konsep pemikiran bagi partai politik serta calon anggota legislatif yang akan berlaga dalam pemilihan umum.

TEORI ATAU KONSEP YANG DIGUNAKAN
Komunikasi merupakan proses yang melibatkan dua pihak yaitu sumber komunikasi dan penerima komunikasi. Kedua pihak itu dipertemukan melalui pertukaran pesan komunikasi, menggunakan media, maupun tanpa media yaitu bila komunikasi berlangsung secara personal. Sumber komunikasi dianggap sebagai pihak yang memprakarsai terjadinya komunikasi melalui penyampaian pesan (informasi), sedangkan penerima merupakan pihak yang menerima pesan (informasi) dari sumber. 
Dalam kegiatan politik pemilihan umum, komunikasi memiliki peran yang penting seperti yang pernah dikemukakan oleh Chaffee (1975) bahwa komunikasi politik merupakan peranan komunikasi dalam proses politik (dalam Kaid, 2004:xiii). Sementara Galdnoor (dalam Nasution, 1999:24) menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk dalam peredaran. Rumusan Galdnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990:24) yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan pula bahwa komunikasi merupakan prasyarat (prerequisite) yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain tadi. 
Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Maran, 2001:158) menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut Maran (2001:159) proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik menjadi penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik serta partisipasi politik. Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai komunikasi) kepada khalayak, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat (Nasution, 1990:42). 
Kegiatan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 merupakan kegiatan suatu proses komunikasi politik. Proses pertukaran pesan politik terjadi sepanjang masa sosialisasi calon anggota legislatif sebagai sumber informasi politik dengan konstituennya sebagai pihak penerima, dalam masa kampanye pemilihan umum, hingga masa penetapan calon terpilih. Terkait dengan kebutuhan informasi politik yang berhubungan dengan perilaku pemilih, menurut Roth (2008:23-48) ada beberapa pendekatan (approach) atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilih, di antaranya pendekatan rational choice. Menurut pendekatan ini, yang menentukan pilihan bukanlah adanya keter-gantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap.
Pendekatan pemilih rasional menawarkan cara pandang terhadap perilaku pemilih yang disebut “memilih retrospektif“ atau memilih secara memandang ke belakang dan “memilih prospektif”. Pemilih prospektif  yaitu seorang pemilih akan memilih partai atau tokoh lebih dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang menjadi preferensi dari pemilih. Sedangkan pemilih retrospektif yaitu seseorang memilih partai politik atau tokoh tertentu setelah mengevaluasi aktivitas/ komitmen dari partai politik tersebut sebagai pemerintah atau oposisi selama periode terakhir.
Menurut Downs (dalam Roth 2008:49-50) sebetulnya pemilih membutuhkan informasi yang lengkap. Hal inilah yang merupakan masalah sesungguhnya dalam teori Downs. Dengan adanya informasi yang lengkap, alternatif-alternatif pilihan lebih mudah dirumuskan. Namun pada kenyataannya informasi yang lengkap tidak selalu tersedia, atau hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan ekonomis yang besar. Oleh karena itu pada umumnya pemilih harus mengambil keputusan dalam “ketidaktahuan”. Namun pemilih memiliki berbagai kemungkinan untuk membatasi ketidaktahuan ini, salah satunya adalah mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang yang dirasa penting. Dengan memanfaatkan media, kelompok minat maupun partai itu sendiri, akhirnya dapat mengambil keputusan.
Pemilihan Umum bagi anggota DPR maupun DPRD yang dilaksanakan pada bulan 9 April 2009, diikuti oleh 38 partai politik peserta pemilihan umum. Pada pemilih rasional, informasi menjadi bagian penting dalam membuat keputusan politik. Sebelum menentukan pilihan politiknya, tentunya pemilih rasional membutuhkan informasi politik yang berkaitan dengan partai politik maupun calon anggota legislatif. Aspek-aspek informasi politik Pemilihan Umum 2009 khususnya tentang partai politik dan calon anggota legislatif yang dibutuhkan masyarakat di antaranya adalah tentang: (a) tipe partai politik, (b) visi dan misi partai politik, (c) platform/ program partai politik, (d) reputasi partai politik, (e) kualitas calon anggota legislatif.
Ada beberapa cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan informasi politik (berkomunikasi). Bisa dengan berinteraksi langsung dengan manusia lainnya yang ada di sekitarnya, bisa dengan berinteraksi dengan lingkungannya, dan bisa juga menggunakan media. Interaksi dengan manusia lainnya juga bisa dalam lingkup yang beragam seperti yang banyak disinggung oleh beberapa ilmuwan tentang level komunikasi yang ada seperti interpersonal, small-group, organization/ institution, public, mass communication (Littlejohn, 2005; McQuail, 2000:10-15). Kemudian Heath dan Bryant (2000:89) menyederhanakan menjadi dua macam komunikasi yaitu komunikasi langsung (direct communication) dan komunikasi yang termediasi (mediated communication), dan ini bisa dalam berbagai konteks-interpersonal, organisasi dan termediasi (mediated) yang sama dengan konteks komunikasi massa.
 	Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disebutkan bahwa masyarakat dalam mencari (mengakses) informasi politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.	Bermedia (mediated)
Terdiri dari media cetak (suratkabar, majalah), media elektronik (radio, televisi), media luar ruang (spanduk, poster, baliho), dan media baru (internet). 
b.	Non media (Interpersonal)
Menurut Nimmo (1989:126) ada dua saluran utama komunikasi interpersonal yang membantu khalayak belajar politik (mengakses informasi politik), yakni keluarga dan lingkungan yang terdiri atas kawan-kawan dekat dan akrab yang dikenal sebagai sebaya.

METODE PENELITIAN YANG MELIPUTI :
Jenis Penelitian
Sesuai pertanyaan penelitian dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, maka jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini tergolong dalam bentuk studi kasus yang bertujuan menjelaskan (to explain) atau mencari (seek to understand). Peneliti berusaha mengetahui dan memahami sesuatu yang menjadi fokus penelitian. Dengan studi kasus, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan media dan non media dalam akses informasi politik Pemilihan Umum 2009 dari perspektif Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga mengeksplorasi terkait dengan akses informasi tersebut (Creswell, 1994:71). 

Sasaran Penelitian 
Sasaran penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrat di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY). Dalam penelitian digunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling) untuk memilih informan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowballing, yakni pemilihan informan paling awal yang memberikan rekomendasi kenalan yang memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu informan yang dipilih dalam penelitian ini diambil berdasarkan referensi dari satu informan ke informan lainnya, terkait dengan tiga pelaku birokrasi yaitu pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Metode Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini adalah wawancara mendalam/ in-depth interviews, observasi, penggunaan dokumen dan arsip.

Teknik Pengolahan dan Analisis data
Unit analisis dalam penelitian adalah individu Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun teknik analis yang diambil dan digunakan adalah teknik analisis tematik, sebagai berikut; (a) Pengumpulan data/ informasi, melalui wawancara mendalam dengan informan maupun observasi langsung, (b) Reduksi data, yakni merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk dicari tema dan polanya, (c) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data (display). Dalam penelitian ini disajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif,  dan terakhir (d) Penarikan kesimpulan.


HASIL PENELITIANNYA BAGAIMANA
1.	Pada dasarnya PNS Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bila mengacu pada pendekatan perilaku pemilih sebagaimana yang dikemukakan oleh Roth, tergolong sebagai pemilih rasional, yakni sebelum menentukan pilihan politiknya membutuhkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan prioritas dan alasan yang melatar belakangi informasi yang dibutuhkan dapat dikategorikan sebagai “pemilih prospektif”  dan “pemilih retrospektif”.
2.	Media komunikasi yang dipergunakan untuk akses informasi Pemilihan Umum Legislatif 2009 oleh para informan cenderung beragam meliputi: media cetak (suratkabar, majalah, brosur), media elektronik (radio, televisi), media luar ruang (baliho, spanduk), serta media baru (internet). Juga dilakukan secara langsung tatap-muka (face to face) dengan sumber informasi yang beragam. Pemilihan sumber informasi pada umumnya didasarkan pada kompetensi (kemampuan). Alasan ini melihat sumber informasi dari sudut pandang yang berkaitan dengan kapasitasnya sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.
3.	Berdasarkan hasil temuan didapatkan pula bahwa ada kendala yang dihadapi terkait dengan kemampuan pemilih Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istmewa Yogyakarta, ketika mengakses informasi Pemilu Legislatif 2009. Baik akses secara langsung tatap muka (non media) maupun dengan menggunakan media komunikasi dan informasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya meliputi ketersediaan informasi, penyerapan informasi, faslitas, teknis dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat kelancaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi. 