Nama: Erasmus Rolandus Atisubati
NIM: 15520075
Kelas: Paralel IP 3B
	
Dalam menentukan derajat urgensi 3 pilar kepemimpinan (kapabilitas, kompatibilitas dan akseptabilitas) dalam ranah kepemerintahan, kita perlu secara teliti dan serius melihat dan memperhatikan faktor utama yang langsung berkaitan dengan status kepemimpinan tersebut. 
	Dalam ranah pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa faktor utama yang sangat berpengaruh dan menentukan adalah sistem kerja atau dapat dikatakan struktur jalur kordinasi kerja dari masing-masing level kepemimpinan tersebut. Dengan faktor ini, kita dapat mengetahui derajat urgensi 3 pilar kepemimpinan pada masing-masing level tersebut. Maka, saya akan menjelaskannya dalam level-level pemerintahan, sebagai berikut:
1.	Menteri 
Dalam level kepemimpinan menteri, derajat urgensi 3 pilar kepemimpinan menempatkan:
1)	Kompatibilitas, dikarenakan menteri ini dipilih oleh hak prerogatif presiden atau melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Berdasarkan pilar ini, seorang menteri harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintahan tingkat atasnya yakni presiden dan mampu mengakomodasikan tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun dari masyarakat melalui wakilnya DPR.
2)	Kapabilitas, sangat berpengaruh pada sepak terjang seorang menteri dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini kita mengidealkan mereka menjalankan tugas sesuai dengan kualitas intelektual dan moral yang dimiliki. Dasar intelektual dan moral inilah yang digunakan oleh seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.
3)	Akseptabilitas, berderajat urgensi paling rendah dikarenakan alur tanggung jawab seorang menteri hanya kepada presiden bukan kepada bawahan atau msyarakat secara langsung. Jadi, tingkat penerimaan bawahan atau pengikut hadir melalui dukungan, masukan dan kritik bawahan atau juga masyarakat yang melalui wakilnya seperti DPR dan sejenisnya.
2.	Gubernur 
Dalam level ini, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, maka derajat urgensi pilar kepemimpinannya sebagai berikut:
1)	Kompatibilitas, karena dalam hal ini gubernur/kepala daerah tingkat I masih merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka seorang gubernur juga pertama-tama harus mampu menyesuaiakan/melanjutkankebijakan yang datang dari sistem pemerintahan pusat dan mampu mengakomodasikan tuntutan atau aspirasi subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun dari masyarakat.
2)	Kapabilitas, menempati posisi ini dikarenakan kemampuan intelektual dan moral yang dimiliki oleh soerang gubernur akan membantu meningkatkan sekaligus menyokong kemampuan kompatibilitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
3)	Akseptabilitas, dalam hal ini sering dikaitkan dengan kehadiran seorang pemimpin daerah yang minim terlibat secara masif dalam kehidupan warganya. Dapat disimpulkan bahwa sosok seoranag gubernur di mata pemerintahan di bawahnya terlebih khusus masyarakat kurang nampak, Sehingga bentuk dukungan warga masyarakat tidak terlihat secara jelas.
3.	Kepala Badan atau Kepala Dinas (Kabupaten/Kota)
1)	Kompatibilitas, menempati posisi pertama karena dalam hal ini sekali lagi ditekankan pentingnya jalur koordinasi kerja, sistem atau struktur kerja masing-masing level, yakni para kepala dinas diseleksi dan diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala dians atau badan pertama-tama harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan sistam pemerintahan di atasnya yakni kepala daerah dan mengakomodasikan tuntutan dan aspirasi rakyat secara langsung. Kompatibel dalam hal ini erat kaitannyad dengan otonomi daerah atau asas desentralisasi.
2)	Kapabilitas, sangat penting dalam diri seseorang yang diangkat menjadi kepala badan atau dinas di kabupaten/kota. Menjadi tidak masuk akal misalnya ketika seorang tamatan sarjana teknik sipil diangkat menjadi kepala dinas kesehatan. Atau ketika seseorang yang diangkat menjadi kepala dinas ternyata sebelumnya telah terindikasi kasus amoral.Track record pendidikan dan perilakunya sangat penting untuk diseleksi secara serius, sehingga dinas atau badan yang dipimpinnya dalam kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien.
3)	Akseptabilitas, menemmpati posisi paling rendah karena tidak dipilih langsung oleh bawahan atau masyarakat. Jadi, di sini bawahan atau masyarakat bersifat pasif dan menerima saja kebijakan yang dibuat oleh oleh pemimpin tersebut, walaupun masih ada yang tidak setuju atau berkeberatan. Namun, keputusan final untuk menilai kinerja dan adanya mutasi jabatan tetap berada pada kepala daerah yang mengangkat mereka.
4.	Sekretaris Desa
1)	Kapabilitas, mengenai track record pendidikan dan moral menjadi pilar utama dalam diri sekretaris desa dikarenakan dalam struktur pemerintahan desa sekretaris desa melaksanakan tugas pembantuan kepala desa dalam bidang keadministrasian bukan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintahan di atasnya. Yang menjalankan tugas ini ialah para kepala urusan. Kenyataan yang sering terjadi pula bahwa tugas sekretaris desa adalah mewakili kepala desa dalam tugasnya atau menjadi perpanjangan tangan kepala desa ketika KADES tidak ada di tempat.
2)	Kompatibilitas, karena dalam hal ini seorang sekretaris desa harus mampu  menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kepala desa, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi desa itu sendiri. Tetapi dia tidak berhubungan atau bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.
3)	Akseptabilitas, menempati posisi ketiga dikarenakan sekretaris desa bukan perangkat pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, sekretaris desa bukan diangkat melalui pemilihan tetapi ditetapkan dan diputuskan berdasarkan seleksi dan Surat Keputusan Kepala Desa. jadi, tingkat penerimaan pengikut atau rakyat tidak berpengaruh secara langsung. 
	
Terima Kasih
