<em>Oleh: Mufty</em>
<p style="text-align: justify"><em>"Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah dibawah kecamatan”.</em> <em>(Sutarjo Kartohadikusumo)</em></p>
<p style="text-align: justify">Definisi yang dipaparkan oleh Sutarjo belum seutuhnya dapat diserap dan dipahami oleh khalayak umum, sehingga menyebabkan kebingungan yang mempengaruhi sikap terhadap desa, sehingga sampai saat ini masih banyak desa dibeberapa wilayah tidak terurus bahkan terlupakan keberadaannya. Selama ini desa hanya dipandang sebelah mata, dianggap sebagai suatu tempat yang kumuh dan tertinggal, serta dihuni oleh orang-orang primitif pedalaman yang terisolasi dari keramayan.</p>
<p style="text-align: justify">Pada tahun 2004 dicetuskan dan sahkan suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang Desa, telah menjabarkan tentang desa secara detail, hingga dalam Undang-Undang tersebut mengandung aturan-aturan yang berguna untuk mengembalikam desa sebagaimana mestinya. Munculnya Undang-Undang Desa tidak lain adalah sebagai bentuk tatanan mengenai desa yang dikembalikan kepada asal-usulnya. Hal yang perlu disadari bahwa sejatinya desa disetiap daerah telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dalam artian, keberadaan Undang-Undang Desa sebagai langkah yang mengupayakan pengembalian keragaman tatanan sesuai adat-istiadat dan aturan lokal, sebelum diseragamkan oleh rezim Orde baru, dengan maksud dan tujuan agar kesejahteraan bisa benar-benar terpenuhi.</p>
<p style="text-align: justify">Secara garis besar terdapat beberapa hal yang diatur dalam UU Desa antara lain adalah tentang:</p>

<ol>
 	<li style="text-align: justify">Asas pengaturan.</li>
 	<li style="text-align: justify">Penataan desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Kewenangan desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Penyelenggaraan pemerintah desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Hak dan kewajiban desa dan sayrakat desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Peraturan desa, keuangan desa dan aset desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Kedudukan dan jenis dana.</li>
 	<li style="text-align: justify">Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.</li>
 	<li style="text-align: justify">Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).</li>
 	<li style="text-align: justify">Kerja sama desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.</li>
 	<li style="text-align: justify">Pembinaan dan pengawasan.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Dari ke-12 poin yang diatur oleh Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2004 mengarah pada desa yang mandiri yang memiliki hak otonomi atau hak menagatur pemerintahannya sendiri.</p>
<p style="text-align: justify">Hal yang seharusnya dicapai yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU Desa No.6 Tahun 2004 adalah:</p>

<ol>
 	<li style="text-align: justify">Desa mandiri</li>
 	<li style="text-align: justify">Desa mendapat sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan lain-lain.</li>
 	<li style="text-align: justify">Desa memiliki badan usaha sendiri yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)</li>
 	<li style="text-align: justify">Desa dapat mengatur urusannya sendiri tanpa terinterpensi oleh pihak lain.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Namun hal yang seharusnya tercapai sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Desa belum terealisasi seutuhnya. Ada beberapa bagian yang belum mereka terima dan mungkin tidak akan mereka terima!</p>
<p style="text-align: justify">Kenyataan yang desa hadapi adalah belum ada kemampuan untuk mengurus dan mengatur desa seperti apa yang diamanahkan oleh UU Desa baik hal itu disebabkan oleh pengetahuan yang minim atau disebabkan oleh administrasi yang harus mereka penuhi menyulitkan. Dari disahkannya UU Desa pada Tahun 2004 hingga saat ini masih banyak desa yang belum mampu mengurus urusan mereka sendiri. Dan bahkan Cuma beberapa desa yang mampu menyetuskan Badan Usaha Milik Desanya, dan juga ada beberapa desa yang tidak jelas pendanaannya, baik yang tak sampai kepada mereka atau dana yang digelapkan oleh pemerintahannya. Maka dalam membangun desa menuju desa mandiri diperlukan adanya dukungan dari 3 pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (baik perusahaan, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi).</p>
<p style="text-align: justify">Berangkat dari kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh desa dan atas keperihatinan akan desa yang terlupakan dan dilihat kumuh maka tercipta sebuah aksi nyata sebagai bentuk kepedulian perguruang tinggi STPMD “APMD” terhadap desa, dengan kegiatan yang dikenal sebagai Aksi Peduli Desa (APD).</p>
<p style="text-align: justify">Aksi Peduli Desa (APD) merupakan sebuah aksi kecil yang menjadi penggerak awal guna menyadarkan penghuni desa baik masyarakat dan pemerintahannya untuk melihat kembali potensi-potensi yang ada didesa dan sebagai pemicu gerakan partisipasi masyarakat agar ikut andil dalam pembangunan dan pengembangan desa. berdasarkan <em>Trihidmat</em> pendiddikan sebagai dasar aksi peduli terhadap desa menjadikan APD sebagai wadah pengabdian dan pembelajaran yang berjalan bersamaan, serta sebagai bentuk kepekaan mahasiswa prodi Ilmu Sosiatri terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakatnya.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"><em>Referensi;</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (pdf)</em></p>
<p style="text-align: justify"></p>